BBM naik? Bagaimana nasib warga?


Apakah BBM akan membuat permasalahan baru di negara ini? 


Perwakilan mahasiswa yang tergabung dalam "Kelompok Cipayung" yang terdiri dari GMKI, GMNI, PMKRI, PMII dan HMI melakukan aksi demo di gedung DPRD Kaltim, Selasa (20/3/2012). Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan Sembilan Tuntutan Cipayung "Tolak Kenaikan BBM".
Natalis Wada, koordinator aksi mengatakan, Indonesia masih menjadi produsen minyak walaupun tidak surplus . Penerimaan negara dari kegiatan hulu migas pada tahun 2011 mencapai 278 triliun. Sisanya Rp 22 triliun sebagai nilai tambah (nett revenue) negara dari migas. Angka ini sangat kecil, terlalu banyak kebocoran penerimaan negara. Seharusnya bisa ditingkatkan apabila pemerintah bekerja untuk pentingan bangsa dan negara.
"lagi - lagi rakyat harus menjadi korban dikarenakan cuma rakyat yang mampu dibodohi. Paradigma pemerintah yang menganggap subsidi sebagai penyakit atau beban dan harus dihilangkan adalah bukti nyata bahwa pemerintah berpihak pada kepentingan neoliberalisme dan melanggar UUD 1945 Pasal 33," kata Natalis.
Pemerintah lanjutnya, bersikeras mengurangi beban subsidi dengan alasan sangat klasik yaitu ingin "menyelamatkan" APBN. Subsidi BBM untuk tahun anggaran 2012 diramal pemerintah akan mencapai angka Rp 196 triliun jika Indonesian Crude Price (ICP) terus meningkat sampai angka USD 125 per barel.
Belum termasuk subsidi listrik yang tentunya juga akan meningkat . Subsidi dianggap penyakit kanker yang sangat ganas menggerogoti APBN. Padahal hutang luar negeri dan belanja birokrasi menyedot hampir 60 persen APBN.
Ia menegaskan, mahasiswa yang tergabung dalam "Kelompok Cipayung" menolak kenaikan harga BBM, wujudkan kemandirian energi, tolak liberalisasi ekonomi dan nasionalisasikan aset negara yang dikuasai asing, optimalisasi pajak atas keuntungan (windfall profit fax) perusahaan minyak akibat lonjakan harga minyak dunia.
"Harus ada transparansi pengelolaan pajak perminyakan, tolak pembatasan subsidi BBM dan tambahan kapasitas kilang Pertamina untuk memenuhi kebutuhan minyak Indonesia. Pemerintah harus pangkas alur perdagangan minyak dalam rangka ekpor impor dan tangkap mafia perminyakan. Hentikan pembodohan dan pemiskinan terhadap masyarakat melalui Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) atau Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)dan hentikan hutang luar negeri,"katanya.


0 komentar:

Posting Komentar

luvne.com ayeey.com cicicookies.com mbepp.com kumpulanrumusnya.comnya.com tipscantiknya.com